"Survei ini sangat membantu kami untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan lain-lain. Undang-undang mengamanatkan pelaksanaan ibadah haji harus diemban pemerintah dalam hal ini Kemenag," ucap Lukman di kantor BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2016).
Hasil survei BPS ini menyebutkan, angka kepuasan dibanding tahun lalu meningkat 1,16 poin. Trennya pun naik tiap tahun seperti tahun 2014 angkanya 81,52, dan 2015 di angka 82,57 persen.
"Cara Kemenag mensyukurinya dengan menjaga kinerja atas prestasi yang diberi jemaah. Kami yakin kita bisa meningkatkan di nilai 85," imbuh dia.
Realitas jemaah heterogen dikatakan Menag Lukman bisa dilihat tidak hanya dari sisi tingkat formalnya. Pengalaman mereka yang masih kurang menyimpulkan betapa pelaksanaan haji ini tidak sederhana.
"Semua harus kita 'manage' di rumah orang. 'Gawe' akbar di rumah orang dan jamaah sering lupa dari cuaca sampai tradisi. Belum lagi dalam hal regulasi dan Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh 'memanage' mereka," jelas Lukman.
Lukman juga menyampaikan terimakasih atas jerih payah petugas haji yang telah berdedikasi tinggi. Kerja keras mereka membuat pelayanan terhadap jemaah haji membaik.
"Terimakasih kepada semua lembaga Kemenkumham, Kemenkes, BPS, DPD, DPR dan lembaga lainnya. Karena ketika di Arab kita lepaskan ego sektoral dan tulus melayani jemaah. Apapun masukan dari BPS dan ini potret real," kata Lukman.
Ada beberapa klarifikasi terkait hasil ini dari Menag Lukman, yang pertama adalah katering. Yang menjadi catatannya yaitu perubahan nilai penurunan, padahal pihaknya sudah memberikan makan cuma-cuma di Mekah menjadi dua kali.
"Kita juga harus menyajikan makanan dalam waktu singkat ke ratusan ribu orang. Kita menempatkan moderasi cita rasa karena sensitivitas kesehatan yang beragam bagi tiap jemaah. Rasa yang jangan terlalu ekstrim seperti terlalu asam atau pedas sudah sesuai masukan dari Kemenkes," urai dia.
"Jadi tidak mudah. Karena makanan disajikan berhari-hari. Tentu tidak mudah menjaga ritme. Kita akan memutar otak lebih keras lagi," sambungnya.
Ada pula komplain Bus Armina yang berkualitas buruk. Lukman menyebut pemilihan bus transportasi tersebut merupakan kewenangan otoritas di Arab Saudi.
"Ada beberapa bus yang memprihatinkan. Kita menolak tapi tidak bisa karena dengan sistem undian pasti kita kena dengan jumlah jamaah haji yang sangat besar. Selanjutnya seperti wifi kita tidak bisa memenuhi karena dikhawatirkan membuat jemaah sibuk dengan telepon genggamnya," kata Lukman.
(idh/fdn)
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar